Bekasi, Selasa 02 Juni 2026. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, Kepala Jasa Raharja Cabang Bekasi, Eko Prasetyo menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kepala Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Dani Hendrato.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun produktif ini fokus menyusun langkah-langkah taktis guna mendongkrak tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Kedua belah pihak menyadari bahwa tantangan kesadaran wajib pajak di wilayah perkotaan seperti Bekasi memerlukan pendekatan yang lebih segar dan masif. Oleh karena itu, koordinasi ini melahirkan beberapa poin strategi utama yang akan dilaksanakan, di antaranya:
1. Penyuluhan dan Edukasi Bersama: Menggencarkan sosialisasi langsung ke komunitas, instansi, dan pusat keramaian mengenai pentingnya masa berlaku STNK dan dampak positif pajak terhadap pembangunan daerah.
2. Optimalisasi Layanan Digital: Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi pembayaran elektronik guna memberikan kemudahan bertransaksi tanpa harus mengantre lama.
3. Operasi Gabungan dan Pemeriksaan Khusus: Merencanakan jadwal pemeriksaan kepatuhan administratif kendaraan di titik-titik strategis Kota Bekasi secara berkala dan persuasif.
4. Komitmen Bersama Demi Pelayanan Terbaik
Kepala Jasa Raharja Cabang Bekasi menyampaikan bahwa kepatuhan masyarakat membayar PKB dan SWDKLLJ bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan bentuk gotong royong dalam memastikan kepastian jaminan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
”Setiap rupiah yang dibayarkan melalui SWDKLLJ kembali kepada masyarakat dalam bentuk santunan dan pencegahan kecelakaan. Sinergi bersama Samsat Kota Bekasi ini adalah komitmen kami untuk memberikan kemudahan sekaligus mengingatkan masyarakat akan hak dan kewajibannya,” ujarnya.
Melalui koordinasi strategis ini, diharapkan kesadaran warga Kota Bekasi dalam melakukan registrasi ulang kendaraan dapat meningkat signifikan, yang akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
