BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri, menyuarakan keprihatinannya terkait dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di Nagreg, Kabupaten Bandung.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan dan Industri, Saeful menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran bagi para petani yang membutuhkan.
Saeful mengkritik sistem pengawasan distribusi pupuk yang dinilainya masih kurang efektif.
“Pengawasan distribusi pupuk harus jelas, jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab antara Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dan Industri. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab harus tegas,” ujar Saeful. Selasa, 19 November 2024
Menurutnya, ketidakjelasan ini berpotensi menjadi celah yang menyebabkan terjadinya penyelewengan di lapangan.
Saeful juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Barat, yang dianggapnya tidak memadai.
“Saya lihat alokasi anggaran untuk pengawasan distribusi pupuk hanya sekitar 80 juta rupiah, dan itu hanya cukup untuk empat kabupaten saja,” tuturnya.
“Tentu ini sangat kurang mengingat cakupan pengawasan harus mencakup seluruh Jawa Barat yang terdiri dari 27 kota dan kabupaten,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa lemahnya pengawasan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak.
Dengan pengawasan yang lebih kuat dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan penyelewengan pupuk dapat diminimalkan sehingga hasil produksi pertanian di Jawa Barat dapat ditingkatkan.
