Menu ✖

Mode Gelap
Jasa Raharja Bersama Mitra Kerja Terkait Lakukan Sosialisasi Layanan Samsat Tugas dan Fungsi Jasa Raharja di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Operasi Gabungan Bulan Sadar Pajak oleh Tim Samsat Cimahi di Alun-Alun Kota Cimahi: Terjaring Lebih dari 250 Kendaraan Tim Pembina Samsat Kabupaten Bandung Barat Melakukan Kunjungan ke PT Lestari Mahaputra Buana Tim Pembina Samsat Kabupaten Bandung Barat Melakukan Kunjungan Ke PT Royal Abadi Sejahtera PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat Kembali Laksanakan Kegiatan Jasa Raharja mengajar bersama Universitas Indonesia Membangun (INABA)

Ekonomi WIB

Penghentian Pembangunan Pusat Data AI Bukti Pemprov Jabar Konsisten Tegakkan Aturan


					Penghentian Pembangunan Pusat Data AI Bukti Pemprov Jabar Konsisten Tegakkan Aturan Perbesar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penghentian pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat, sebagai upaya untuk menegakkan aturan, terutama melindungi kepentingan masyarakat.

“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” ujarnya di Bandung, Jumat (2/10/2026).

Ia menegaskan kebijakan diambil secara baik sesuai kewenangan provinsi atau kabupaten. Adapun, izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kewenangan Dinas Lingkungan setempat.

Meski demikian, KDM -sapaan Dedi Mulyadi- mengatakan, pemerintah selalu bersikap adil dan objektif dalam membuat kebijakan, salah satunya telah meminta kepada akademisi Universitas Indonesia, yang akan mewakili Pemprov Jawa Barat, dalam memberikan tanggapan dan masukan terkait pembangunan pusat data AI.

“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Air cukup

KDM menambahkan kebutuhan air untuk BDx jika nanti beroperasi dapat dipenuhi dari Waduk Jatiluhur.

Air itu diambil dari bagian yang diperuntukkan bagi PDAM Kabupaten Purwakarta, dimana mendapatkan jatah sebesar 3.000 liter per detik.

“PDAM dikasih jatah 3.000 liter per detik. Baru dipakai selama berpuluh-puluh tahun hanya 380 liter per detik, baru dipakai 11% dari jatah yang diberikan. Kalau dari jatah yang diberikan dari 100% baru dipakai 11%, berarti ada 89% air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14% oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” tegasnya.

Baca Juga:  Jasa Raharja Perwakilan Purwakarta Lakukan Sosialisasi Pasal 74 dan Kampanyekan Keselamatan Lalu Lintas di Komunitas Mobil Elf Mania di Subang

Sebelumnya, KDM telah mengunjungi pusat data AI di kawasan Jatiluhur pada Selasa (28/7/2026). Kedatangannya bertujuan untuk memastikan investasi senilai Rp3,5 triliun itu dilakukan di lahan yang aman dari bencana banjir, gempa dan gunung berapi. Selain itu, KDM juga memastikan kebutuhan air dan listrik untuk operasional pusat data AI tercukupi.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sekda Herman Dorong Pemuda Sunda Berdaya di Bidang Pendidikan dan Ekonomi

26 Oktober 2026 - 13:27 WIB

Herman Suryatman: Sekretariat DPRD Harus Jadi Penghubung Strategis, Bukan Sekadar Pengelola Administrasi

26 Oktober 2026 - 08:45 WIB

Mobile Batching Plant, Solusi Pemprov Jabar untuk Pembangunan Jalan Desa di Wilayah Terpencil

26 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Disperindag Jabar Bawa 40 UMKM Ikuti West Java Expo (WJX) 2026, Target Transaksi Rp750 Miliar

26 Oktober 2026 - 08:28 WIB

Bursa Kerja Online Kembali Digelar, Tersedia 1.112 Lowongan

26 Oktober 2026 - 08:20 WIB

Pemprov Jabar Raih Predikat Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2026

26 Oktober 2026 - 07:09 WIB

Trending di Ekonomi