KABUPATEN SUMEDANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk aktif melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan sektoral di tengah masyarakat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut Herman, peningkatan IPM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi membutuhkan peran aktif pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui aksi nyata dalam menangani berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan dengan pendekatan berbasis data.
Herman mencontohkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, kepala desa harus mengetahui secara detail anak yang masuk dalam kategori ATS sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar),” ucap Sekda Jabar Herman Suryatman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja, di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore.
Untuk mendukung aksi nyata yang diharapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan membersamai pemerintah desa melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar).
Aplikasi SADA Jabar mengintegrasikan berbagai data sektoral, di antaranya pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta sosial kependudukan. Data tersebut juga telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.
Dengan integrasi tersebut, data masyarakat dapat dipetakan secara lebih detail berbasis ‘by name by address’ menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data itu selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya.
Maka melalui pendekatan tersebut, Sekda Herman berharap persoalan warga dapat ditangani secara langsung sesuai kebutuhan di lapangan.
“Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS),” kata Herman.
Contoh lainnya, lanjut Herman, dalam penanganan stunting. Kepala desa dan perangkat desa dapat secara proaktif memantau kondisi ibu hamil maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.
Bagi ibu hamil dari keluarga mampu, intervensi dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pentingnya pemenuhan asupan gizi. Sementara bagi ibu hamil dari keluarga yang membutuhkan, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Seperti misalnya diberikan bantuan telur, susu, hingga vitamin.
“Untuk isu kesehatan, contoh lainnya misalnya penanganan TBC, Kepala Desa harus memastikan warga yang terjangkit TBC meminum obatnya sampai sembuh. Itu bisa dikoordinasikan juga dengan Puskesmas setempat,” tambah Herman.
Begitu pula dalam penanganan pengangguran. Menurut Herman, pemerintah desa harus memiliki data warga yang belum bekerja sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Begitupun soal pengangguran, ‘by name by address’ harus tertangani,” ucapnya.
Lebih lanjut, Herman mendorong para camat untuk memastikan kepala desa dan perangkat desa di wilayah kerjanya mendapatkan dukungan teknis dalam pengoperasian SADA Jabar.
Melalui aplikasi tersebut, camat juga dapat memantau data sektoral di wilayahnya sekaligus melihat perkembangan penanganan berbagai persoalan masyarakat oleh pemerintah desa.
Dengan pola kerja berbasis data dan intervensi yang tepat sasaran, Herman berharap berbagai persoalan sektoral dapat ditekan sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan IPM Jawa Barat.
“Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” harap Herman. (Red)
