KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) belum mengambil keputusan final terkait rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Berbagai kemungkinan masih disiapkan sambil menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026.
Mewakili Gubernur Jawa Barat, Herman mengatakan, Raperda APBD Perubahan 2026 beserta lampirannya telah dikirimkan kepada Kemendagri setelah melalui rapat paripurna DPRD Jabar. Pemda Provinsi Jabar kini menunggu hasil evaluasi tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri,” kata Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Untuk memastikan perkembangan proses tersebut, Pemda Provinsi Jabar juga telah menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk berkoordinasi dengan pihak Kemendagri.
Sekda Herman berharap evaluasi oleh Kemendagri segera diselesaikan sehingga hasilnya dapat dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya,” ujarnya.
Setelah evaluasi Kemendagri diterima, hasilnya akan dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD Jabar sebelum masuk ke tahapan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia memastikan TAPD bersama jajaran Pemda Provinsi Jabar menyiapkan sejumlah skenario agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kesehatan fiskal daerah.
“Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat,” tuturnya.
Herman juga memastikan kondisi fiskal Jawa Barat saat ini masih aman dengan likuiditas yang terjaga. Karena itu, Pemda Provinsi Jabar memilih menahan langkah lebih lanjut sambil menunggu hasil evaluasi Kemendagri.
“Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi,” katanya.
Ia menegaskan, APBD Jawa Barat tetap dikelola secara terukur dan dapat dikendalikan.
Bagi Herman, kualitas pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya pinjaman, melainkan dari kemampuan pemerintah mengelola APBD secara sehat, terukur, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
