Tasikmalaya, 10 Agustus 2026 – PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya menggelar kegiatan rapat koordinasi bersama KORDA IV Organda Jawa Barat Wilayah Priangan Timur yang bertempat di Kantor Cabang Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala beserta jajaran PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya serta pengurus KORDA IV Organda Jawa Barat Wilayah Priangan Timur. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis yang berkembang di sektor angkutan umum, khususnya di wilayah Priangan Timur.
Adapun beberapa poin pembahasan utama meliputi maraknya angkutan ilegal atau travel gelap yang berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang angkutan resmi, kondisi terminal yang mengalami penurunan aktivitas, serta kendala dalam pembayaran iuran wajib pada angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya Wahyu Pria Wibowo, SE, CPS menegaskan pentingnya kolaborasi aktif antara seluruh pihak dalam meningkatkan kepatuhan administrasi serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum.
“Kami berharap melalui forum ini dapat terbangun kesamaan persepsi serta langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan di sektor transportasi, khususnya terkait optimalisasi penerimaan iuran wajib dan peningkatan keselamatan penumpang,” ujar Wahyu Pria Wibowo, SE, CPS.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, disepakati untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor serta mendorong langkah-langkah strategis dalam menertibkan angkutan ilegal, meningkatkan peran terminal, serta mengoptimalkan kepatuhan pembayaran iuran wajib.
PT Jasa Raharja sebagai BUMN yang memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum berkomitmen untuk terus hadir melalui sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
