Pangandaran – PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya menghadiri kegiatan Rapat Operasi Gabungan yang diselenggarakan oleh P3D Kabupaten Pangandaran pada Rabu (08/04). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan manajemen PT Jasa Raharja dalam rangka optimalisasi pendapatan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pembina Samsat, di antaranya P3D Kabupaten Pangandaran, Kepolisian, serta PT Jasa Raharja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan operasi gabungan di lapangan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi pelaksanaan operasi gabungan yang lebih efektif dan terarah, termasuk penentuan titik lokasi prioritas, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara tepat waktu.
Penanggung Jawab (PJ) Samsat Pangandaran Febrian Alhando menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat pengguna jalan.
“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Operasi Gabungan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat. Pembayaran SWDKLLJ tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi risiko kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Selain fokus pada penertiban, kegiatan ini juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami manfaat dari kepatuhan dalam membayar PKB dan SWDKLLJ.
PT Jasa Raharja bersama mitra kerja akan terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program strategis, baik melalui operasi gabungan, sosialisasi, maupun inovasi pelayanan, guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta menciptakan budaya tertib administrasi kendaraan bermotor di masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
