KABUPATEN BANDUNG BARAT – Riuh soal anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menerima tambahan tunjangan setiap bulannya. Hal itu memicu gelombang protes publik.
Kenaikan tunjangan buat anggota dewan ini sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Dua tunjangan yang saat itu dipastikan naik yakni tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Berdasarkan keputusan yang baru, ada kenaikan tunjangan perumahan sebesar 2.271.000 per bulan, dari Rp43.529.000 menjadi Rp45.800.000 untuk anggota.
Sementara untuk Ketua DPRD, akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulannya sebesar Rp53.000.000. lalu untuk Wakil Ketua DPRD akan mendapatkan Rp48.700.000.
Lalu tunjangan transportasi yang diterima wakil rakyat di Bandung Barat naik sebesar Rp5.600.000 per bulannya. Dari Rp17.400.000 menjadi Rp23.000.000 setiap bulannya. Jumlah tunjangan transportasi untuk Ketua DPRD lebih besar lagi, mencapai Rp29.000.000 per bulan dan Wakil Ketua DPRD Rp26.000.000.
Sayang, anggota dewan Bandung Barat dipastikan gagal mengantongi duit lebih besar dari tunjangan yang mereka tiap terima bulannya. Mereka hanya akan menerima tunjangan dengan besaran yang sama seperti sebelumnya.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tunjangan tersebut. Banyak hal yang dipertimbangkan, utamanya yakni aspirasi masyarakat.
“Kami akhirnya memutuskan membatalkan kenaikan tunjangan untuk DPRD KBB mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan Kemendagri,” kata Jeje saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2025).
Setelah ditandatangani pada bulan Juli 2025, kebijakan tersebut sejatinya belum diberlakukan. Usai pembatalan, anggaran yang semestinya akan masuk kantor wakil rakyat itu bakal dialihkan untuk kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Alokasi anggaran akan kita alihkan pada program-program prioritas yangmanfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Jeje.
