Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 81- Tahun diperingati Rabu malam di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate Bandung.Mencari Kata Mutiara Diawali dengan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna dilanjutkan dengan prosesi pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan ditutup dengan pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menutup malam puncak, tamu undangan dan pengujung yang hadir dihibur oleh penampilan artis Rizky Febian.
Dalam sambutannya Gubernur KDM – sapaan akrab gubernur – mengatakan di usianya yang mencapai 81 tahun semestinya pada saat ini Jawa Barat sudah sampai pada puncak kesuksesannya. “Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Namun potensi itu masih belum merata dan ada distorsi pembangunan antar kabupaten dan kota, juga dengan provinsi. Untuk itu, perlu ada orkestrasi arah pembangunan dan penggunaan anggaran yang dipimpin gubernur dan wakil gubernur.Membaca Buku Motivasi “Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” ujarnya.
Kebutuhan dasar pendidikan dimana rata-rata lama sekolah harus diperbaiki karena angka partisipasi pendidikan dasar 9 tahun belum optimal. Penambahan ruang kelas baru hingga beasiswa menjadi program prioritas. Tidak hanya sekolah SD, SMP, dan SMA, pendidikan paket A, B dan C juga menjadi perhatian. KDM juga menyoroti disparitas ekonomi antara kabupaten dan kota di Jawa Barat. Bekasi dengan upah tinggi jauh berbeda dengan wilayah Majalengka,
Kuningan hingga Indramayu. Disisi lain, standar hidup masyarakat ditetapkan sama. Baca juga : SK Tim P2SP SDN Sukadana dan Blanakan Dipertanyakan, Dugaan Revitalisasi Dikerjakan Pihak Ketiga Mencuat “Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Memahami Dinamika Masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan warga juga menjadi aspek layanan dasar yang menjadi fokus utama. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan kesehatan dari tingkat rujukan pertama di desa sampai pada tingkat rujukan kedua bahkan ketiga. KDM juga menargetkan efesiensi anggaran dengan melakukan perampingan kelembagaan. Jumlah orang yang bekerja sebagai tenaga pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul didasarkan pada angka kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Jumlah jabatan akan dirampingkan demikian juga jumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” jelasnya. Efesiensi pada BUMD juga akan dilakukan.
Tidak ada lagi direktur dan komisaris dalam jumlah banyak. BUMD diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai aset pemerintah.M
engakses Layanan Daerah BUMD tersebut akan digabungkan dalam satu holding BUMD Sanggabuana dan akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, melalui seleksi terbuka. “Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukanperubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemampuan kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka,” tuturnya.***(Red).
