BANDUNG – Kepala Cabang Jasa Raharja Tingkat I Purwakarta, Arvian Yudhawan, bersama Penanggung Jawab Bidang Teknik, Dodi Rohmansyah, hari Rabu, 16 April 2025 melakukan koordinasi dengan Koordinator Sub Unit Pengelolaan Prsarana Perhubungan LASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Waduk Cirata Bapak Untung S di Cianjur, Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan implementasi dan pemahaman yang optimal terkait keterjaminan asuransi bagi penumpang kapal di wilayah Waduk Cirata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Dalam pertemuan tersebut, Bapak Arvian Yudhawan menekankan komitmen Jasa Raharja untuk memberikan perlindungan dasar bagi setiap penumpang angkutan umum, termasuk angkutan perairan di Waduk Cirata. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Jasa Raharja dan pihak pengelola transportasi air dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan memastikan hak-hak penumpang terlindungi.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa setiap penumpang kapal di Waduk Cirata memiliki jaminan asuransi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,” ujar Bapak Arvian Yudhawan. “Koordinasi dengan Petugas LASDP sangat penting agar implementasi perlindungan ini berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi air di wilayah ini.”
Sdr. Dodi Rohmansyah menambahkan bahwa aspek teknis terkait pendataan penumpang dan mekanisme klaim juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan ini. Diharapkan, dengan pemahaman yang sama, proses pengajuan dan pencairan santunan jika terjadi musibah dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
Koordinasi ini merupakan wujud nyata dari upaya Jasa Raharja dalam menjalankan amanah undang-undang dan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
