MADIUN – Sebagai upaya tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan satu jalur bagi kendaraan roda dua dan roda tiga dari arah timur Jalan Diponegoro, Tim Forum Komunikasi Lalu Lintas Kota Madiun melaksanakan kegiatan Rapat FKLLJ Kota Madiun bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Madiun. Rapat ini dihadiri oleh Satlantas Polres Madiun Kota beserta jajaran, Dishub Kota Madiun, PT. Jasa Raharja, Dinas PUPR Kota Madiun, Dinas Perkim Kota Madiun, Dinas Perdagangan Kota Madiun, UPT P3LLAJ Madiun, Satpol PP Kota Madiun, dan Akademisi Universitas Merdeka Madiun.
Dari hasil evaluasi uji coba pemberlakuan larangan masuk kendaraan roda 2 / 3 Jalan Diponegoro dari arah timur selama satu bulan (tanpa pembatasan jam), masih banyak kendaraan roda 2 masuk di Jalan Diponegoro terutama di jam keberangkatan sekolah.
Sebagai antisipasi terjadinya crowded di wilayah terdampak pada jam keberangkatan sekolah karena kendaraan roda 2 dari arah timur Jalan Diponegoro relatif banyak, berdasarkan rekomendasi peserta forum perlu dilakukan pemberlakukan larangan masuk pada jam tertentu dengan Alternative yaitu pemberlakuan Jam 09.00 – 24.00, dengan pertimbangan pada jam pagi banyaknya arus lalu lintas masyarakat untuk sekolah maupun bekerja yang melewati Jalan Diponegoro dan untuk saat ini lapak di Jalan Rimba Darma belum beroprasi pada jam tersebut.
Sebagai hasil evaluasi pemberlakuan Larangan Masuk Kendaraan Roda Dua Jalan Diponegoro (Dari Arah Timur), masih terjadi kemacetan di ujung Jalan Diponegoro setelah Simpang Lima Patung Pendekar. Kemacetan diakibatkan kendaraan parkir di dua sisi ruas jalan tersebut sehingga direkomendasikan untuk pemberlakuan larangan parkir mulai mulut simpang – saluran air pada sisi selatan Jalan Diponegoro. Untuk mengantisipasi kecelakaan diperlukan rambu pembatasan kecepatan max 30km/jam di Jalan Rimba Darma.
Mengoptimalkan lebar Jalan Rimba Darma dengan mengevaluasi keberadaan pohon peneduh.
Dalam rapat ini saran dari masing-masing anggota forum akan disampaikan ke Walikota Madiun untuk menjadi bahan pertimbangan rekayasa lalu lintas, baik dari sisi analisis dampak lalu lintas di masyarakat dan juga upaya pencegahan laka lantas bila kebijakan ini akan diberlakukan permanen.
