BANDUNG – PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya bersama dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Garut secara resmi menyambut kedatangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di kantor P3D Wilayah Garut, ruang rapat P3D Wilayah Kabupaten Garut, (19/03). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung gerakan anti pungutan liar di wilayah Kabupaten Garut.
Kehadiran Tim Saber Pungli bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh unsur pelayanan publik dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar, khususnya di sektor pelayanan pajak kendaraan bermotor serta pelayanan santunan Jasa Raharja kepada masyarakat.
Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Kabupaten Garut, Nia Purnamasari mewakili PT Jasa Raharja Cabang TK I Tasikmalaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang terjalin dengan Tim Saber Pungli. “Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas pungutan liar. Jasa Raharja berkomitmen memberikan pelayanan prima tanpa ada pungutan tambahan di luar ketentuan,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala P3D Wilayah Garut, Ervin Yanuardi Effendi, menegaskan bahwa seluruh jajarannya akan terus meningkatkan pelayanan pajak yang mudah, cepat, dan bebas pungli. “Kami selalu mengingatkan pegawai untuk mengedepankan integritas dalam bekerja, serta mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar,” tuturnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dari Tim Saber Pungli terkait mekanisme pengawasan, serta diskusi bersama pegawai di lingkungan P3D Wilayah Garut dan Jasa Raharja mengenai upaya pencegahan pungli di pelayanan publik. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, bersih, dan transparan, sesuai dengan visi pemerintahan yang bebas dari korupsi.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
