KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barar menargetkan menjadi provinsi pertama yang bebas dari anak tidak sekolah (ATS) pada 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, salah satu yang dilakukan yaitu mendorong transformasi di dalam pemerintahan, mulai dari transformasi ASN, kelembagaan, hingga manajemen kinerja.
Sekda Jabar Herman Suryatman berharap langkah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi atau yang biasa dikenal Kang Dedi Mulyadi.
“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Pemda Provinsi Jawa Barat, lanjut Herman, berkomitmen untuk mempercepat pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Upaya tersebut kini tidak lagi dipandang sebatas program pemerintah, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk memastikan setiap anak di Jawa Barat memperoleh hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
Menurut Herman, penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghasilkan langkah yang tepat sasaran.
Herman pun menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi pengambilan kebijakan. Data mengenai anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi secara akurat, sehingga pemerintah dapat menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
“ Good data, good decision, good result,” sebut Sekda Herman.
Data yang baik, menurut Sekda Herman, akan menghasilkan keputusan yang tepat dan pada akhirnya memberikan hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
